Portaltuban.com
Jumat, 29 Maret 2019  09:06

Kasus OTT Puskesmas Widang, Sekda: Itu Mekanisme Internal

Kasus OTT Puskesmas Widang, Sekda: Itu Mekanisme Internal
Sekda Tuban, Budi Wiyana (Afi).

Portatuban.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tuban, Budi Wiyana angkat bicara soal kasus Operasi Tangkat Tangan  (OTT) yang dilakukan Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim terhadap Kepala Puskesmas Widang, Sinta P (45).

 

Dijelaskannya bahwa OTT itu dilakukan oleh pihak berwajib. Sehinga dalam prosesnya harus sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Secara kinerja, Jasa Pelayanan (Jaspel) sudah diterimakan kepada pegawai. Nominalnya sudah sesuai denga aturan dari Kementrian Kesehatan.

 

Terkait pemotongan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti. Sebab, aturan tersebut tidak diperbolehkan. Disanggahnya bahwa sejak tahun 2018, seluruh gaji atau Jaspel dibayarkan denga sistem Non Tunai.

 

Adanya pemotongan Jaspel, Budi menggambarkan itu adalah kesepakatan bersama. Bahwa mekanisme tarikan itu urusan internal dan unit di Puskesmas Widang, Kabupaten Tuban.

 

“ Hanya saja terkait jaspel pelayanan itu, secara kinerja sudah sesuai dengan aturan jaspel. Setelah menerima, saya tidak tahu untuk apa itu, mungkin potongan itu juga diperuntukkan untuk kesejahteraan meraka, infonya begitu. Sebenarnya itu mekanisme internal unit itu. Tidak ada kaitannya kecuali menggunakan uang negara,“ terang Budi Wiyana, Jumat (29/3).

 

Baca juga : http://portaltuban.com/seputar_tuban/kadinkes-aliran-dana-kasus-ott-puskesmas-widang-hanya-iuran/

 

Disoal adanya dugaan aliran dana yang masuk dalam rekening Kepala Puskesmas Widang, Sekda menampik. Sebab, ranah hukum akan diserahkan kepada pihak berwajib. “mungkin rekening itu dimasukkan kepada orang yang dianggap dituakan. Persepsi silahkan saja, kita yang jelas belum tahu itu, “ imbuhnya.

 

Langkah yang akan diambilnya, memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. Karena, bantuan hukum untuk ASN menjadi hak. “ Bantuan hukum kita pastikan akan mendapatkan, namun kita menghormati proses hukum,” jelasnya.  

 

Diketahui, dalam OTT Kepala Puskesmas Widang tersebut, Polda Jatim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang Rp 171 juta, satu bendel SPJ JKN, satu dokumen pemotongan dana Jaspel, empat unit handphone, dua buku rekening, dan satu unit laptop.

 

SP terjaring OTT karena diduga melakukan pemotongan honor jasa pelayanan (Jaspel) kesehatan yang diterima para karyawan Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

 

OTT dilakukan lantaran ada dugaan pemotongan honor yang diterima karyawan Puskesmas yang dilakukan Kepala Puskesmas selama 4 bulan terakhir.

 

Penindakan hasil pemotongan dana jasa pelayanan kesehatan yang sudah berlaku dan patut diduga berjalan kurang lebih 4 bulan berjalan. Dari hasil penindakan yang dilakukan, pihaknya mendapatkan bukti sementara berupa sejumlah uang Rp. 171.000.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan dokumen lain.

 

Modus operandi yang dilakukan tersangka SP yakni dengan membuat daftar nominal jumlah uang jasa pelayanan untuk dipotong dari Staf/Pegawai Puskesmas. Pemotongan yang dilakukan SP jumlahnya bervariasi. Setiap bulannya, masing-masing Staf/Pegawai Puskesmas diwajibkan menyerahkan uang yang dipotong dari jasa pelayanan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- s.d. Rp. 1.000.000,-.

 

Uang potongan tersebut kemudian dikumpulkan oleh Bendahara Puskesmas selanjutnya disetorkan ke rekening penampungan yang dibuka oleh salah satu Staf TU atas perintah SP .

 

Dari jumlah uang jasa pelayanan yang dipotong dari masing-masing Staf/Pegawai, tersangka SP menerima keuntungan 40% dari hasil pemotongan Jaspel tersebut. Yang mana 40 persen hasil pemotongan ini masuk ke rekening kepala Puskesmas tersebut, dan untuk 60 persen lain digunakan untuk kepentingan orang lain ataupun pengguna lain

 

Ada 36 karyawan yang dipotong honornya oleh tersangka SP dibantu M. Hingga kemarin, penyidik masih belum menahan tersangka SP dikarenakan masih diperlukan untuk pelayanan kesehatan di tempat tersangka bekerja.

 

Sedangkan, SP akan dijerat Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi. (afi).