Portaltuban.com
Jumat, 29 Maret 2019  12:30

Miyadi Nilai Kasus OTT Puskesmas Widang Memalukan

Miyadi Nilai Kasus OTT Puskesmas Widang Memalukan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Miyadi. (afi).

Portaltuban.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Miyadi bersua terkait kasus Operasi Tangkat Tangan  (OTT) yang dilakukan Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim terhadap Kepala Puskesmas Widang, Sinta P (45).

 

Miyadi meyakini bahwa mencuatnya kasus ini karena ada pihak yang menyampaikan laporan. Sehingga borok yang disimpan oleh jajaran Puskesmas Widang mencoreng nama baik Pemkab Tuban. “Sudah barang tentu ketika ada OTT semacam ini paling tidak ada tanggapan. Ini memalukan kota Tuban, dimana Tuban sepakat bebas korupsi,” tegas Miyadi.

 

Lanjut Miyadi, kasus ini wajib ditangani khusus. Pihak terkait, seperti Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Sekretaris Daerah (Sekda) hingga Bupati Tuban harus turun tangan menyelesaikan kasus ini. Tujuannya, agar OPD bebas dari korupsi

 

Terkait proses hukum, harus diserahkan kepada pihak berwajib. Dan untuk persoalan ASN, pihak Pemkab Tuban memiliki aturan yang sudah diperundang undangkan. Selaku Legislatif, pihaknya akan mendorong jalannya pengawasan untuk ASN.Supaya, virus korupsi dan budaya pungli tidak terjangkit kepada OPD lainnya.

 

“Kalau ada yg melanggar kode etik harus dilakukan kegiatan yang antsipatif,” pungkasnya.

 

Baca juga : http://www.portaltuban.com/seputar_tuban/kadinkes-aliran-dana-kasus-ott-puskesmas-widang-hanya-iuran

 

Diketahui, dalam OTT Kepala Puskesmas Widang tersebut, Polda Jatim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang Rp 171 juta, satu bendel SPJ JKN, satu dokumen pemotongan dana Jaspel, empat unit handphone, dua buku rekening, dan satu unit laptop.

 

SP terjaring OTT karena diduga melakukan pemotongan honor jasa pelayanan (Jaspel) kesehatan yang diterima para karyawan Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

 

OTT dilakukan lantaran ada dugaan pemotongan honor yang diterima karyawan Puskesmas yang dilakukan Kepala Puskesmas selama 4 bulan terakhir.

 

Penindakan hasil pemotongan dana jasa pelayanan kesehatan yang sudah berlaku dan patut diduga berjalan kurang lebih 4 bulan berjalan. Dari hasil penindakan yang dilakukan, pihaknya mendapatkan bukti sementara berupa sejumlah uang Rp. 171.000.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan dokumen lain.

 

Modus operandi yang dilakukan tersangka SP yakni dengan membuat daftar nominal jumlah uang jasa pelayanan untuk dipotong dari Staf/Pegawai Puskesmas. Pemotongan yang dilakukan SP jumlahnya bervariasi. Setiap bulannya, masing-masing Staf/Pegawai Puskesmas diwajibkan menyerahkan uang yang dipotong dari jasa pelayanan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- s.d. Rp. 1.000.000,-.

 

Uang potongan tersebut kemudian dikumpulkan oleh Bendahara Puskesmas selanjutnya disetorkan ke rekening penampungan yang dibuka oleh salah satu Staf TU atas perintah SP .

 

Dari jumlah uang jasa pelayanan yang dipotong dari masing-masing Staf/Pegawai, tersangka SP menerima keuntungan 40% dari hasil pemotongan Jaspel tersebut. Yang mana 40 persen hasil pemotongan ini masuk ke rekening kepala Puskesmas tersebut, dan untuk 60 persen lain digunakan untuk kepentingan orang lain ataupun pengguna lain

 

Ada 36 karyawan yang dipotong honornya oleh tersangka SP dibantu M. Hingga kemarin, penyidik masih belum menahan tersangka SP dikarenakan masih diperlukan untuk pelayanan kesehatan di tempat tersangka bekerja.

 

Sedangkan, SP akan dijerat Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi. (afi).