Portaltuban.com
Jumat, 29 Maret 2019  10:00

Kadinkes: Aliran Dana Kasus OTT Puskesmas Widang  Hanya Iuran

Kadinkes: Aliran Dana Kasus OTT Puskesmas Widang  Hanya Iuran
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tuban, Bambang Priyo Utomo (Afi).

Portatuban.com  - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tuban, Bambang Priyo Utomo menampik bahwa kasus Operasi Tangkat Tangan  (OTT) terhadap Kepala Puskesmas Widang, Sinta P (45), adalah korupsi.

 

Dinilainya, bahwa aliran dana yang dipermasalahkan tidak menggunakan uang negara. Melainkan iuran yang diperoleh dari honor jasa pelayanan (Jaspel) kesehatan yang diterima para karyawan Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

 

Lanjut Bambang, sejak tahun 2018, mekanisme traksaksi honor atau jaspel sudah melalui penerimaan Non Tunai. Adapun setelah itu ada kesepakatan atau pemotongan sudah diluar wewenang. “ Transaksi non tunai kita sekarang. Setelah itu jadi uang pribadi, kita tidak bisa mengecek (memeriksa) ke setiap orangnya. Itu bukan pemotongan, hanya kepakatan iuran. Kalau memang tidak sepakat ya bisa disampaikan kan bisa, “ jelasnya.

 

Bambang juga menggambarkan bahwa iuran diperuntukkan untuk kesejahteraan karyawan. Seperti untuk menjenguk keluarga pekerja yang sakit. Sehingga, aliran dana iuran harus dikumpulkan ke salah satu koordinator terdahulu. Pihaknya menghimbau agar selanjutnya bisa menjalanka ekanisme pemerintahan sesuai dengan aturan.

 

“kalau uang dikumpulkan itu diluar wewenang, tidak tahu ada pemotongan menurut saya itu iuran, “ imbuhnya.

 

 Baca juga : http://portaltuban.com/nasional/kasus-ott-puskesmas-widang-sekda-itu-mekanisme-internal/

 

Diketahui, dalam OTT Kepala Puskesmas Widang tersebut, Polda Jatim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang Rp 171 juta, satu bendel SPJ JKN, satu dokumen pemotongan dana Jaspel, empat unit handphone, dua buku rekening, dan satu unit laptop.

 

SP terjaring OTT karena diduga melakukan pemotongan honor jasa pelayanan (Jaspel) kesehatan yang diterima para karyawan Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

 

OTT dilakukan lantaran ada dugaan pemotongan honor yang diterima karyawan Puskesmas yang dilakukan Kepala Puskesmas selama 4 bulan terakhir.

 

Penindakan hasil pemotongan dana jasa pelayanan kesehatan yang sudah berlaku dan patut diduga berjalan kurang lebih 4 bulan berjalan. Dari hasil penindakan yang dilakukan, pihaknya mendapatkan bukti sementara berupa sejumlah uang Rp. 171.000.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan dokumen lain.

 

Modus operandi yang dilakukan tersangka SP yakni dengan membuat daftar nominal jumlah uang jasa pelayanan untuk dipotong dari Staf/Pegawai Puskesmas. Pemotongan yang dilakukan SP jumlahnya bervariasi. Setiap bulannya, masing-masing Staf/Pegawai Puskesmas diwajibkan menyerahkan uang yang dipotong dari jasa pelayanan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- s.d. Rp. 1.000.000,-.

 

Uang potongan tersebut kemudian dikumpulkan oleh Bendahara Puskesmas selanjutnya disetorkan ke rekening penampungan yang dibuka oleh salah satu Staf TU atas perintah SP .

 

Dari jumlah uang jasa pelayanan yang dipotong dari masing-masing Staf/Pegawai, tersangka SP menerima keuntungan 40% dari hasil pemotongan Jaspel tersebut. Yang mana 40 persen hasil pemotongan ini masuk ke rekening kepala Puskesmas tersebut, dan untuk 60 persen lain digunakan untuk kepentingan orang lain ataupun pengguna lain

 

Ada 36 karyawan yang dipotong honornya oleh tersangka SP dibantu M. Hingga kemarin, penyidik masih belum menahan tersangka SP dikarenakan masih diperlukan untuk pelayanan kesehatan di tempat tersangka bekerja.

 

Sedangkan, SP akan dijerat Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi. (afi).