Portaltuban.com
Jumat, 29 Maret 2019  11:00

Ternyata, Aliran Dana OTT Puskesmas Widang Untuk Ini

Ternyata, Aliran Dana OTT Puskesmas Widang Untuk Ini
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tuban, Bambang Priyo Utomo

Portaltuban.com  - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tuban, Bambang Priyo Utomo menjelaskan aliran dana dalam kasus Operasi Tangkat Tangan  (OTT) terhadap Kepala Puskesmas Widang, Sinta P (45) untuk iuran membeli bensin.

 

“itu saya kira bukan pemotongan ya, iuran saja. Gambarannya begini, iuran itu untuk membeli bensin, menjenguk orang sakit. Kalau dikumpulkan ke salah satu itu bukan weweang kami ya, “ jelasnya, Jumat (29/3).

 

Lanjut Bambang, bahwa iuran yang diperoleh dari honor jasa pelayanan (Jaspel) kesehatan yang diterima para karyawan Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) itu sudah kesepakatan. Sehingga dianggap normal dan wajar apabila itu dilakukan.

 

Dari jumlah uang jasa pelayanan yang dipotong dari masing-masing Staf/Pegawai, tersangka SP menerima keuntungan 40% dari hasil pemotongan Jaspel tersebut. Yang mana 40 persen hasil pemotongan ini masuk ke rekening kepala Puskesmas tersebut, dan untuk 60 persen lain digunakan untuk kepentingan orang lain ataupun pengguna lain.

 

“iuran bensin, iuran niliki (menjenguk) orang sakit, itu kan normal, “ imbuhnya.

 

Baca juga : http://portaltuban.com/nasional/kasus-ott-puskesmas-widang-sekda-itu-mekanisme-internal/

 

Diketahui, dalam OTT Kepala Puskesmas Widang tersebut, Polda Jatim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang Rp 171 juta, satu bendel SPJ JKN, satu dokumen pemotongan dana Jaspel, empat unit handphone, dua buku rekening, dan satu unit laptop.

 

SP terjaring OTT karena diduga melakukan pemotongan honor jasa pelayanan (Jaspel) kesehatan yang diterima para karyawan Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

 

OTT dilakukan lantaran ada dugaan pemotongan honor yang diterima karyawan Puskesmas yang dilakukan Kepala Puskesmas selama 4 bulan terakhir.

 

Penindakan hasil pemotongan dana jasa pelayanan kesehatan yang sudah berlaku dan patut diduga berjalan kurang lebih 4 bulan berjalan. Dari hasil penindakan yang dilakukan, pihaknya mendapatkan bukti sementara berupa sejumlah uang Rp. 171.000.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan dokumen lain.

 

Modus operandi yang dilakukan tersangka SP yakni dengan membuat daftar nominal jumlah uang jasa pelayanan untuk dipotong dari Staf/Pegawai Puskesmas. Pemotongan yang dilakukan SP jumlahnya bervariasi. Setiap bulannya, masing-masing Staf/Pegawai Puskesmas diwajibkan menyerahkan uang yang dipotong dari jasa pelayanan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- s.d. Rp. 1.000.000,-.

 

Uang potongan tersebut kemudian dikumpulkan oleh Bendahara Puskesmas selanjutnya disetorkan ke rekening penampungan yang dibuka oleh salah satu Staf TU atas perintah SP .

 

Ada 36 karyawan yang dipotong honornya oleh tersangka SP dibantu M. Hingga kemarin, penyidik masih belum menahan tersangka SP dikarenakan masih diperlukan untuk pelayanan kesehatan di tempat tersangka bekerja.

 

Sedangkan, SP akan dijerat Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi. (afi).