Portaltuban.com
Kamis, 24 Januari 2019  13:57

Ancam Klub Bulutangkis, Oknum Dispora Jatim Diduga Dalangi Muskotlub

Ancam Klub Bulutangkis, Oknum Dispora Jatim Diduga Dalangi Muskotlub

Portaltuban.com- Kemelut desakan segera diadakannya Musyawarah Kerja Kota Luar Biasa (muserkotlub) di tubuh PBSI Kota Surabaya oleh 2/3 dari 27 klub Bulutangkis berbuntut panjang.

 

Ternyata permintaan muskotlub tidak murni dari keinginan anggota klub bulutangkis dan diduga ada keterlibatan oknum ASN Kabid Dispora jatim yang turut “bermain” di dalamnya.

 

Oknum berinsial “HR” tersebut dengan menggunakan segala cara mendatangi klub dan memaksa untuk mendukung diadakannya Muskotlub PBSI Kota Surabaya,

 

Salah satu klub yang menjadi korban dan didatangi oknum “HR” adalah PB HJS Raharjo yang diketuai oleh Eko Djuritno. ” Ya, oknum tersebut mendatangi saya dan meminta untuk mendukung kembali diadakannya Muskotlub, sedangkan sebelumnya saya sudah menarik dukungan untuk diadakanya muskotlub” ujar Eko Djuritno

 

Eko juga menambahkan bahwa “HR” juga menggunakan ancaman dengan pasal KUHP dan bakal mencoret klub HJS Raharjo dari Kepengurusan Kota (Pengkot) PBSI Surabaya. “Dia mengacam klub saya dengan menggunakan pasal KUHP dan mencoret dari pengkot PBSI Surabaya,” tegasnya.

 

Ancaman itu mebuat pemilik klub HJS Raharjo, Eko Djuritno akhirnya mendukung kembali digelarnya Muskotlub PBSI Kota Surabaya. Sementara Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur Supratomo, saat didatangi ketua PBSI Surabaya Bayu Wira dan pengurus, Senen (21/01/2019) lalu menjelaskan bahwa permasalahan ini sebenarnya bukan ranah Dispora Provinsi Jatim.

 

“Ini bukan ranah Dispora Jatim, namun karena ada ada dugaan anak buah saya terlibat dengan masalah ini, maka akan saya tindak lanjuti kebenaranya,” ujarnya.

 

Saat dihubungi awak media, Zakaria Ansori SH, MH mantan bidang hukum Koni Surabaya menjelaskan bahwa tidak ada satu pasalpun dari KUHP yang bisa menjerat hukum terkait pencabutan dukungan. “Sepengetauan saya selama membidangi hukum di olahraga maupun lainnya, tidak ada satu pasalpun dari KUHP yang bisa menjerat Hukum terkait pencabutan dukungan, seperti yang diucapkan oknum kabid Dispora Jatim tersebut,” tegasnya.

 

Seperti diketahui sebelumnya, kemelut desakan segera diadakanya Muskotlub 2019 berawal dari ketidak kepercayaan 2/3 klub bulutangkis Kota Surabaya terhadap Bayu Wira sebagai ketua PBSI Surabaya dan perangkatnya. Hal ini terkait krisis kepercayaan soal keuangan, administrasi, dan pembinaan yang diduga tidak beres.   (Afi)